Mahasiswa D3 Akuntansi Unpam Ramai-Ramai ke Kemenkeu

img-20190314-wa0033D3 Akuntansi – Ratusan mahasiswa D3 Akuntansi Universitas Pamulang (Unpam) mengunjungi kantor Kementrian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), pekan kemarin, Rabu 13 Maret 2019. Tujuan mereka adalah untuk mempelajari materi seputar pelaporan keuangan perusahaan pusat.

Setibanya di kantor Kemenkeu, para mahasiswa disambut hangat. Sebelum acara dimulai, mereka disuguhi games-games menarik dari pegawai Kemenkeu terkait simulasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, para mahasiswa berhasil menyusun APBN versi mereka sendiri.

Pemateri dalam acara ini adalah Wahyu Triyoga dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu. Dalam materinya, Wahyu menyampaikan bahwa terdapat 6 siklus APBN yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan pencatatan, serta pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

“Laporan keuangan pemerintah pusat mengacu pada PP Nomor 71 tahun 2010 yang disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) dan berlaku bagi pemerintah pusat dan daerah,”ucapnya.

Wahyu melanjutkan, terdapat 6 bentuk laporan keuangan pemerintah pusat yaitu laporan realisasi anggaran yang disusun berdasarkan basis kas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dengan basis kas, laporan arus kas juga berbasis kas. Selanjutnya laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca yang ketiganya menggunakan basis akrual. Terakhir, perlu juga disusun catatan atas laporan keuangan.

“Setelah laporan keuangan disusun, selanjutnya akan dilakukan audit. Hingga saat ini, hasil audit untuk laporan tahun 2004-2008 opini audit yang diberikan adalah TMP (tidak menyatakan pendapat,red) karena waktu itu belum disusun standar akuntansi pemerintahan. Selanutnya pada 2009-2015 mendapatkan opini WDP (wajar dengan pengecualian, red). Lalu terakhir, pada 2016-2017, barulah berhasil mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian, red),”bebernya.

Ini artinya sambung Wahyu, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan pemerintah pusat mengalami peningkatan dalam konteks akuntabilitas. Dimana, dalam perencanaan hingga pertanggungjawabannya, pemerintah menerapkan asas kesesuaian, kecukupan, kepatuhan, dan efektivitas yang merupakan indikator pemberian WTP itu sendiri.

“Untuk mempertahankan WTP, beberapa langkah strategis telah diambil. Dimulai dari adanya penguatan komitmen pimpinan kementrian lembaga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem informasi, regulasi dan kelembagaan, sistem pengendalian internal, serta mengimplementasikan tindak lanjut pemeriksaan,”terangnya.

Sementara itu, dosen pembina kemahasiswaan, Dani Rahman Hakim mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja Himpunan Mahasiswa (Hima) untuk memperluas wawasan mahasiswa terkait dengan keuangan negara serta mekanisme penyusunan laporan keuangan.

“Saya mewakili Ibu Kaprodi mengucapkan terimakasih kepada pihak Kemenkeu yang telah menyambut kami dengan sangat baik,”ujarnya.(*)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *