D3 Akuntansi Kaji Implikasi Keterbukaan Informasi Keuangan

20190316100210_img_6759D3 Akuntansi – Era keterbukaan informasi keuangan telah dibuka. Dirjen pajak saat ini dapat mengakses informasi keuangan dari perbankan untuk mengkonfrontir pembayaran pajak entitas usaha maupun orang pribadi. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung dianggap dapat mempengaruhi wajah perpajakan Indonesia. Pembahasan inilah yang dijadikan tema utama Seminar Nasional Akuntansi (SENA) II & Call for Papers Program Studi D3 Akuntansi Universitas Pamulang (Unpam) di gedung Auditorium kampus Viktor, pekan kemarin (Sabtu 16 Maret 2019).

Narasumber SENA II ini antara lain, Dr. Dwi Martani, CA, CPA selaku Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), B Bawono Kristiaji, M.S.E., M.Sc., IBT dari Danny Darusalam Tax Centre (DDTC), dan Muhammad Saefudin dari Direktorat Jendral Pajak Kanwil Banten. Ketiganya menyampaikan materi dari perspektif yang berbeda namun saling melengkapi.

Dwi Martani misalnya, sebagai akademisi sekaligus praktisi dalam bidang akuntansi keuangan cenderung mengupas keterbukaan informasi keuangan dan perpajakan dari konteks akuntansi. Menurutnya, keterbukaan informasi keuangan semestinya dapat berimplikasi pada peningkatan tax ratio pajak Indonesia. Namun demikian, masih ada beragam permasalahan yang dihadapi, baik dari segi kesiapan sumber daya manusia maupun aspek pendidikan akuntansi perpajakannya.

“Kita SDM nya harus kuat, untuk menjadi para praktisi maupun petugas pajak yang kompeten dalam menyambut era keterbukaan informasi keuangan dan revolusi 4.0 ini. Oleh karena itu, pengajaran pajak harusnya diintegrasikan dengan pengentahuan akuntansi yang lain, sehingga dalam pembelajaran akuntansi, perlu dikaitkan dengan aspek perpajakannya,”bebernya.

Menurut dosen senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia ini, era keterbukaan informasi dan revolusi industri 4.0 akan merubah wajah perpajakan Indonesia ke arah yang lebih baik apabila tersedia regulasi yang dinamis untuk mengantisipasi perkembangan bisnis dan teknologi. Selain itu, sistem IT untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga harus diperhatikan, baik itu yang berkaitan dengan kemampuan IT melacak transaksi digital, penyelesaian perpajakan saat transaksi, serta konsolidasi data dalam sistem DJP.

“Aspek lain yang harus diperhatikan adalah dari tac officernya. Harus dinamis mengikuti perkembangan bisnis dan teknologi,”jelasnya.

Di tempat yang berbeda, Ketua Program Studi D3 Akuntansi, Iin Rosini, S.E., M.Si., CSRS., CADE mengatakan, SENA II ini merupakan salah satu ruang publik berdiskusi mengenai isu terkini soal perpajakan Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pajak besar yang belum termaksimalkan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pihak yang mencoba untuk menyembunyikan hartanya agar tidak terkena pajak.

“Keterbukaan akses informasi transaksi keuangan memungkinkan negara untuk menelusuri jejak para pihak yang mestinya membayar pajaknya dengan baik. Namun apakah sesederhana itu, tentunya pada pelaksanaanya kita memerlukan langkah yang efektif dan bijak untuk menentukan mau dijadikan seperti apa wajah perpajakan kita. Oleh karena itu, dalam SENA II ini kita juga menghimpun penelitian-penelitian para dosen dan praktisi agar dapat menjadi salah satu sumber empiris untuk menentukan bagaimana cara memperbaiki aspek perpajakan kita,”tuturnya.(*)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *